Find and Follow Us

Jumat, 21 Juni 2019 | 04:51 WIB

BEI Minta Bantuan IAI Selidiki Kasus Lapkeu GIAA

Oleh : M Fadil Djailani | Jumat, 10 Mei 2019 | 13:09 WIB
BEI Minta Bantuan IAI Selidiki Kasus Lapkeu GIAA
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mendalami transaksi pengakuan pendapatan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dari PT Mahata Aero Techonology (Mahata) senilai US$241,9 juta pada laporan keuangan 2018.

Pasalnya, operator bursa itu ingin memastikan pengakuan pendapatan tersebut sudah selaras dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, pihaknya ingin memastikan transaksi dan kontrak dengan Mahata, alasan pemilihan Mahata dan pembayaran kontrak.

"Saat hearing dengan GIAA, kami dapat informasi bahwa GIAA belum mendapatkan kompensasi atas kewajiaban Mahata dan itu pertanyakan," kata Nyoman di Gedung BEI Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Selalin itu, kata dia, pihaknya juga mempertanyakan GIAA terkait dengan penagihan atas kompensasasi layanan Wi-Fi gratis tersebut dan sanski yang akan dikenakan kepada Mahata jika gagal bayar. "Dan jawabannya sudah ada disampaikan GIAA bahwa pengakuan itu sudah sesuai dengan PSAK 23 tentang Pengakuan Pendapatan," kata dia.

Atas informasi tersebut, kata dia, pihaknya akan meminta pendapat kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Sebab PSAK 23 tidak berdiri sendiri tapi terkait dengan PSAK lainnya.

"Kami akan ketemu DSAK IAI pada siang ini, kita ingin mendapat pandangan terkait dasar pengakuan pendapatan itu apakah terkait dengan PSAK 1 ? Jadi tidak terpaku pada PSAK 23 saja, " kata dia.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Rosita Uli Sinaga mengaku belum mendalami laporan keuangan tahun 2018 GIAA. Tapi sebagai gambaran dia menjelaskan, jika laporan keuangan salah saji, maka sesuai PSAK 25 laporan keuangan harus dikoreksi secara retrospektif. "Jadi laporan keuangan 2018 disajikan kembali sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)," jelas dia.

Hanya saja, jelas dia, Jika lapran keuangan 2018 tersebut tersaji sesuai SAK tetapi ternyata kemudian kedua belah pihak sepakat membatalkan tahun 2019, maka tagihan atau Piutang yang sudah diakui dihapuskan dan diakui kerugian pada tahun 2019. "Tanpa harus menyajikan kembali dalam laporan keuangan 2018," jelas dia.

Terakhir, Jika perjanjian tidak dibatalkan tetapi tahun 2019 Piutang dianggap tidak tertagih maka perusahaan harus membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. "Dan itu harus diakui kerugian pada tahun 2019 tanpa perlu menyajikan kembali lapran keuangan 2018," papar dia. [ipe]




Komentar

x