Find and Follow Us

Jumat, 21 Juni 2019 | 05:16 WIB

Gaduh Laporan Keuangan Garuda, Goreng Saham?

Rabu, 1 Mei 2019 | 14:50 WIB
Gaduh Laporan Keuangan Garuda, Goreng Saham?
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Gaduh laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, tentu saja bukan kebetulan. Diduga kuat ada pihak-pihak yang sengaja meniupkan masalah ini.

Pengamat manajemen bisnis Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, DR Arman Hakim Nasution, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/5/2019), menegaskan, berakhirnya kekisruhan menyangkut laporan keuangan Garuda, justru berdampak positif terhadap pemegang saham.

"Kecuali kalau konflik ini sengaja dibuat karena ada udang di balik rempeyek. Sebagaimana sering dimainkan pialang-pialang saham di Wall Street (New York, AS)," ujar Arman.

Arman menjelaskan, semua pelaku usaha memahami bahwa konflik internal akan berpengaruh buruk terhadap valuasi bisnis, terutama saham. Hal ini tercermin ketika gaduh laporan keuangan Garuda mengemuka, seketika itu pula saham GIAA bergerak fluktuatif.

Seperti diketahui, sepekan terakhir, emiten penerbangan pelat merah bersandi GIAA ini, dilanda kampanye negatif setelah laporan keuangan tahun 2018 ditolak dua komisarisnya. Yakni, Chairal Tanjung, mewakili PT Trans Airways, serta Dony Oskaria mewakili Finegold Resources Ltd.

Kedua komisaris yang menggenggam 28,08% saham GIAA itu, kompak menolak piutang dari hasil kerja sama PT Mahata Aero Teknologi (MAT) dan PT Citilink Indonesia pada 31 Oktober 2018 dicatat sebagai pendapatan dalam laporan keuangan GIAA.

Laporan keuangan tersebut diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, yang merupakan anggota BOD Internasional dan masuk dalam lima besar firma akuntan publik global. Arman menegaskan, penunjukan KAP untuk mengaudit keuangan perusahaan merupakan tanggung jawab dewan komisaris yang dilakukan dalam setiap RUPS.

Arman menjelaskan, dalam RUPS, dewan komisaris bertugas menanggapi kinerja direksi selama tahun buku sebelumnya, membuat persetujuan penunjukkan KAP untuk tahun berikutnya, pengesahan laporan keuangan dana tanggung jawab sosial perseroan, serta pelepasan dan pembebasan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi secara tanggung renteng, atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku sebelumnya. "Permasalahan RUPS yang mencuat keluar bukan hanya mengherankan, tetapi justru lucu sekali," ujar Arman.

Menurut Arman, menolak menandatangani laporan keuangan tahun 2018 yang disiapkan melalui proses yang panjang, sama halnya dengan tidak mengakui integritas dan kompetensi KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang disepakati dan ditunjuk bersama oleh dewan komisaris dan direksi GIAA.

GIAA mencatat, pendapatan usaha 2018 sebesar US$4,37 miliar dan laba tahun berjalan senilai US$5,02 juta. Kinerja GIAA membaik setelah manajemen melakukan sejumlah upaya untuk membenahi kondisi internal perseroan, antara lain efisiensi dan optimalisasi internal korporasi. Pada 2017, GIAA masih merugi US$213,39 juta.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno mempertanyakan kenapa hal tersebut dipersoalkan. Dia menegaskan, laporan keuangan GIAA sudah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga independen yang mengawasi pasar modal dan perbankan, sebelum manajemen menyampaikan ke publik dalam RUPS. "OJK sudah setuju dan laporan ini diaudit KAP ternama," ujar Rini pekan lalu.

Pengamat pasar modal, Muhyil Rgina, mengatakan, laporan keuangan GIAA, sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Dia menilai, laporan keuangan GIAA sudah melalui proses audit oleh kantor akuntan publik dan disampaikan dalam rapat umum pemegang saham pekan lalu.

"KAP yang mengaudit tentunya sudah melaksanakan norma pemeriksaan sebaik-baiknya mengingat hal itu berkait dengan reputasi mereka. Tentu semua pihak juga perlu mempertimbangkan Garuda sebagai maskapai nasional dengan reputasi global yang dalam waktu enam bulan terakhir menunjukkan perbaikan kinerja signifikan berkat inovasi-inovasi tim manajemen baru," ujar Muhyil. [tar]


Komentar

x