Find and Follow Us

Selasa, 16 Juli 2019 | 21:39 WIB

Ternyata Inklusi Pasar Modal RI Masih Kuntet

Oleh : M Fadil Djailani | Kamis, 21 Maret 2019 | 02:09 WIB
Ternyata Inklusi Pasar Modal RI Masih Kuntet
(inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Dunia pasar modal tanah air sedang dalam masa kejayaan. Terutama jika mengacu pada beberapa capaian rekor di sepanjang tahun 2018.

Rekor tersebut mulai dari level tertinggi Indeks Harga Sahan Gabungan (IHSG), nilai tertinggi penghimpunan dana, hingga jumlah pendatang baru emiten terbesar di Asia dengan 57 perusahaan.

Namun dari catatan yang ciamik tersebut, ada satu rapor merah yang masih menjadi 'Pekerjaan Rumah' yang besar bagi manajemen PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni masalah inklusi keuangan pasar modal yang tergolong sangat kecil.

"Inklusi pasar modal 2016 1,3%. Ini problem di kita, tapi ada oppurtunity," kata Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, Fithri Hadi dalam acara Lunch Meeting Direksi di Gedung BEI, Jakarta Rabu (20/3/2019).

Dia bercerita bahwa OJK melakukan survei terhadap literasi dan inklusi keuangan dan industri pasar modal adalah yang paling rendah literasi dan inklusinya. Literasinya hanya 4,4%, inklusinya bahkan lebih rendah 1,3% paling rendah dibandingkan industri keuangan lainnya bahkan lebih rendah dari industri pegadaian sekalipun.

"Ini tantangan buat kita, kita harus bisa membuat industri pasar modal lebih diketahui banyak orang," katanya.

Fithri menerangkan, rendahnya inklusi pasar modal ini lantaran kurangnya akses terhadap informasi dalam layanan jasa keuangan yang belum masif menjangkau masyarakat terkait pasar modal. Hingga saat ini masih terkonsentrasinya perusahaan-perusahaan efek di Pulau Jawa membuat pemasaran dan izin di daerah masih kurang.

Oleh karenanya, demi mengatasi hal tersebut BEI dengan OJK melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan inklusi melalui penerbitan berbagai aturan. Adapun beberapa aturan yang sudah diterbitkan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2004 dan Peraturan OJK Nomor 4 2016.

Komentar

x