Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 21 Maret 2019 | 18:58 WIB

Kembali Diperdagangkan, ARTA Jadi Top Losser

Oleh : Mohammad Fadil Djailani | Selasa, 15 Januari 2019 | 15:15 WIB

Berita Terkait

Kembali Diperdagangkan, ARTA Jadi Top Losser
(Foto: inilahcom/Eusebio Chrysnamurti)

INILAHCOM, Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah membuka suspensi atau penghentian sementara perdagangan saham PT Arthavest Tbk (ARTA) mulai perdagangan sesi I hari ini, Selasa (15/1). Hal itu tertuang dalam pengumuman bursa nomor UPT-0001/BEI/WAS/01-2019.

Sayangnya, hingga penutupan sesi I, ARTA justru turun 300 point atau 22,9% ke level 1.010 dengan nilai transaksi Rp56,3 juta. Dengan demikian, ARTA menjadi top losser pada sesi I ini.

Untuk diketahui, ARTA di suspen oleh BEI sejak tanggal 28 Desember 2018 hingga 14 Januari 2019. Suspen tersebut karena terjadinya peningkatan harga kumulatif saham emiten properti tersebut.

Bahkan, oleh operator bursa, manajemen ARTA diminta untuk melakukan paparan publik insidentil pada tanggal 9 Januari 2019.

Pada kesempatan itu, Presiden Direktur ARTA, Yeremy Vincentius mengatakan, dalam dua tahun mendatang, perseroan membutuhkan dana minimal Rp80 miliar untuk mendapatkan ijin sebagai penyedia jalur komunikasi digital keuangan atau switching dan ijin penyedia jasa tanda tangan digital atau digital signature.

Ia merinci, anak usahanya yakni PT Sentral Pembayaran Indonesia sedang mengajukan ijin sebagai penyedia jasa swicthing pada Bank Indonesia.

"Untuk mengantungi ijin itu, perusahaan pengaju harus memiliki minimal modal disetor Rp50 miliar," kata Vincentius.

Ia menambahkan, kepemilikan perseroan pada anak usaha tersebut sebesar 52%, sehingga modal yang disetor minimal 52% dari jumlah tersebut.

"Sumber dananya mungkin dari laba ditahan anak usaha ARTA yang bergerak dibidang perhotelan yakni Redtop yang biasa menyumbang Rp20 miliar pertahun," kata dia.

Bersamaan dengan itu, lanjut dia, perseroan juga tengah mengembangkan lini usaha penyedia jasa digital signature melalui anak usaha PT Sentral Pembayaran Indonesia, yakni PT Solusi Net Internusa.

"Untuk mengantungi ijin penyedia jasa digital signature, diwajibkan regulator untuk memiliki minimal modal Rp30 miliar," kata dia.

Dengan demikian, jelas dia, kebutuhkan pengembangan dua perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan digital tersebut sebesar Rp80 miliar dalam dua hingga tiga tahun kedepan. "Jadi kebutuhan dana tersebut bisa dari dividen Redtop dan right issue," kata dia.

Dengan pengembangan dua perusahaan itu, Vincetius berharap dalam tiga hingga empat tahun mendatang dapat menyumbang pendapatan hingga 50% dari total pendapatan.[jat]

Komentar

x