Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 16 Desember 2018 | 17:18 WIB

Ini Perkembangan Terbaru Sengketa Saham BFIN

Oleh : M Fadil Djailani | Jumat, 12 Oktober 2018 | 14:11 WIB

Berita Terkait

Ini Perkembangan Terbaru Sengketa Saham BFIN
PT BFI Finance Tbk (BFIN) - (Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - PT Aryputra Teguharta menggugat untuk aksi korporasi PT BFI Finance Tbk (BFIN), yang dilakukan pemegang saham pengendali, Trinugraha Capital, sebagai lanjutan sengketa para pemilik saham.

PT Aryputra Teguharta sudah menuntut pengembalian saham miliknya beserta dividen-dividennya.

Maka dari itu, PT Aryaputra Teguharta meminta dan mengingatkan operator bursa, dalam hal ini PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan instansi-instansi lainnya, untuk tidak memfasilitasi transaksi saham PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) yang sedang dalam sengketa dan memblokir rekening dana nasabah atas nama Trinugraha Capital & Co, SCA.

Pernyataan itu disampaikan kuasa hukum APT, Asido M. Panjaitan, Partner dari HHR Lawyers selaku kuasa hukum APT melalui rilisnya di Jakarta, Jumat (12/10/2018).

"KPEI dan KSEI sebagai pihak berwenang di pasar modal, harus menghormati dan mematuhi proses hukum yang berjalan saat ini. Jadi, kalau saham BFIN sedang dalam sengketa, KPEI dan KSEI harus lebih cermat dan hati-hati, janganlah main difasilitasi saja," pinta Asido.

Ia menambahkan, permintaan itu didasarkan atas transaksi jual saham BFIN oleh beberapa manajamen BFIN yang sudah berstatus tergugat dalam sengketa saham.

"Beberapa hari lalu, disampaikan oleh beberapa media adanya fakta bahwa Cornellius Henry Kho, yang merupakan Komisaris BFIN aktif saat ini, sekaligus juga pihak terhukum berdasarkan Putusan PK MA No.240/2006, telah menjual seluruh sahamnya di BFIN. Padahal, jelas-jelas berdasarkan Putusan PK MA No.240/2006, yang bersangkutan seharusnya memenuhi hukumannya untuk mengembalikan saham-saham kepada APT, bukan malah menjual/mengalihkannya," kata Asido.

Lebih lanjut Asido menyampaikan, bahwa APT juga telah mempersiapkan bukti-bukti yang tentunya akan membuktikan terkait keberadaan saham-saham milik APT, yang saat ini masih dipegang secara tidak sah oleh BFI dan atau para terhukum lainnya berdasarkan Putusan PK MA No.240/2006.

Selanjutnya, APT dengan tegas mengecam pernyataan pihak PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN). Pasalnya BFI melalui kuasa hukumnya beberapa hari lalu memberikan pernyataan bahwa gugatan APT terkait pembayaran dwangsom (uang paksa) tidak berarti apapun.

"Kami mengecam pernyataan itu, karena pernyataan itu ngawur dan bertentangan dengan hukum di Indonesia. Kecaman ini bukannya tanpa dasar, gugatan dwangsomtersebut diajukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hak atas kebendaan yang melekat secara sepenuhnya kepada pemilik benda tersebut," kata dia.

Sebelumnya, PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) telah menerima panggilan sidang di Pengadilan Jakarta Pusat atas gugatan yang diajukan oleh PT Aryaputra Teguharta (APT). Tapi, manajemen menilai gugatan ganti kerugian uang dwangsom Rp80,3 miliar tidak berdampak pada mempengaruhi kegiatan operasional maupun kelangsungan usaha perseroan.

Direktur BFIN, Andrew Adiwijanto menyampaikan gugatan tersebut disebut ditujukan kepada BFIN, Francis Lay Sioe Ho, Cornellius Henry Ko dan Yan Peter Wangkarm karena melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar uang dwangsom Rp80,3 miliar karena tidak mau melaksanakan putusan PK nomor 240 PK/PDT/2006.

"Perkara ini tidak mempengaruhi kegiatan operasional dan kelangsungan perseroan secara material," tulis Andrew dalam keterbukaan informasi pada Laman Bursa Efek Indonesia, Jumat lalu. (5/10/2018).

Andrwe menambahkan, putusan PK no 240 tahun 2006 tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dilaksanakan dan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian amar putusan PK 240 tidak dapat dilaksanakan termasuk uang paksa atau dwangson.

Terakhir, BFIN akan melakukan upaya yang tersedia dan memungkinkan dalam rangka mempertahankan hak-haknya, terhadap tindakan APT.

Komentar

Embed Widget
x