Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 21 Agustus 2018 | 08:51 WIB

Dirut Pertamina: Valuasi Pertagas Selesai 29 Juni

Oleh : Indra Hendriana | Minggu, 10 Juni 2018 | 18:56 WIB
Dirut Pertamina: Valuasi Pertagas Selesai 29 Juni
Plt Direktur Utama Pertmina Nicke Widyawati - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Valuasi atau perhitungan saham PT Pertamina Gas (Pertagas) belum selesai atau belum menemukan nilainya. Valuasi ditargetkan selesai setelah Lebaran 1439 Hijriah nanti.

"Belum, belum. Itu setelah lebaran kami finalisasi. Kan targetnya 29 Juni ya, jadi masih dalam proses," kata Plt Direktur Utama Pertmina Nicke Widyawati di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Nicke juga belum mau menjawab dengan tegas terkait pernyataan dari Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry yang menyebut aset Pertagas tidak sampai US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 34,7 triliun.

Nicke memilih menjawab bahwa proses valuasi belim diselesaikan. Sehingga ia belum mau menjawab hal tersebut.

"Belum final kemarin, belum selesai makanya ini belum siap untuk difinalkan. Saya cek ke tim katanya setelah lebaran," ujar dia.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkirakan valuasi aset Pertagas tidak sampai US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 34,7 triliun.

Dengan nilai valuasi di bawah US$ 2,5 miliar itu, maka proses akuisisi tidak memerlukan Rapat Umum Pemegan Saham Luar Biasa (RUPS LB).

Sebelumnya, PGN berencana mengadakan RUPS LB pekan 29 Juni 2018. Namun, acara tersebut batal karena belum ada valuasi. Valuasi ini sebagai acuan dalam proses akuisisi Pertagas oleh PT Perusahaan Gas Negara/PGN Tbk.

Sementara, Serikat Pekerja Pertagas tetap menolak holding migas dengan skema PGN yang mengakuisisi. Serikat menduga holding Migas kedok penjualan aset negara.

"Kami pekerja Pertagas dengan tegas menyatakan menolak diakuisisi oleh PGN," kata Ketua Serikat Pekerja Pertamina Gas (SPPG) Nugeraha Junaedy dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Dugaan itu, kata dia, bukan tanpa dasar atau hanya karangan saja. Tapi, dia merincikan, bagaimana posisi PGN sekarang ini. Semisal mengenai kepemilikan sahamnya.

"43% saham PGN adalah milik publik, 5% dimiliki oleh perserorangan sedangkan 38% dimiliki oleh perusahaan asing. Menyerahkan Pertagas yang 100% milik negara kepada PGN sama saja dengan menjual asset negara kepada asing," kaa Nugeraha.

Menurut dia, laba Pertagas saat ini seluruhnya dikontribusikan untuk negara. Menjual Pertagas kepada PGN tentu sama saja dengan merelakan 43% asset, pendapatan dan laba untuk dinikmati oleh swasta.

"Mari kita analogikan saat Pertagas di akuisisi PGN, jika Pertagas mencetak laba 1.000 rupiah, maka negara hanya akan menerima 570 rupiah. Dengan kata lain negara telah kehilangan laba sebesar 430 rupiah. ini jelas mencederai pasal 33 ayat 2 UUD 1945," kata dia.

Selain itu aksi akuisisi akan membutuhkan jumlah dana cash yang sangat besar untuk pembelian seluruh asset Pertagas dan afiliasinya. "Apakah PGN memiliki dana sebesar itu? Kami sangat meragukannya mengingat performa keuangan PGN dalam 5 tahun merosot tajam," kata Nugeraha.

Jika memaksakan opsi akuisisi maka dibutuhkan sokongan dana dari induk barunya yaitu Pertamina. Dengan begitu, akuisi merupakan opsi yang paling buruk untuk Pertamina.

"Akuisisi tampak seperti aksi korporasi yang disetir oleh swasta untuk mengkerdilkan bisnis gas Pertamina. Kami pekerja Pertagas didukung oleh seluruh pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu tegas menolak Akuisisi," kata Nugeraha.

Gas bumi adalah salah satu sumber energi penting bagi negara yang memiliki peran m dalam menjaga ketahanan energi nasional. Sudah sepatutnya gas bumi dikelola oleh negara bukan publik sesuai yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2.

Kenyataannya dalam waktu dekat hak negara untuk mengendalikan energi gas bumi akan dilepas ke publik. Hal ini menyusul langkah yang diambil Menteri BUMN Rini Soemarno yang melakukan Holding Migas beberapa wakti lalu. [jin]

Komentar

x