Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 19 September 2018 | 07:56 WIB

Akuisisi Pertagas oleh PGN Diperkirakan Molor

Oleh : Indra Hendriana | Sabtu, 26 Mei 2018 | 04:30 WIB

Berita Terkait

Akuisisi Pertagas oleh PGN Diperkirakan Molor
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Akuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) terhadap Pertamina Gas (Pertagas) diprediksi mundur. Alasannya, agenda RUPSLB PGN kemungkinan besar batal.

Awalnya, RUPSLB itu akan digelar pada 29 Juni 2018 nanti. Dan saat ini belum diketahui dengan pasti kapan RUPSLB itu akan digelar. "(Akuisisi Pertagas) mundur. Iya kan tadinya (RUPSLB) 29 Juni itu. Kemungkinan besar dibatalkan," kata Corporate Secretary PGN Rachmat Hutama saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Batalnya RUPSLB ini dikarenakan proses integrasi antara PGN dan Pertagas lewat skema akuisisi ini belum selesai dan masih terus dilaksanakan. Inilah alasan kenapa RUPSLB urung dilakukan.
"Karena masih dalam proses, proses intgerasi masih berlangsung," kata dia.

Demikian juga mengenai valuasi atau penetapan saham Pertagas belum mencapai kesepakatan. "Iya, masih pembahasan. Kalau valuasi belum sepakat kan belum bisa," ujar dia.

Sebelumnya, Serikat Pekerja Pertagas keukeuh menolak holding migas dengan skema PGN yang mengakuisisi. Serikat menduga holding Migas kedok penjualan aset negara.

"Kami pekerja Pertagas dengan tegas menyatakan menolak diakuisisi oleh PGN," kata Ketua Serikat Pekerja Pertamina Gas (SPPG) Nugeraha Junaedy dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Dugaan itu, kata dia, bukan tanpa dasar atau hanya karangan saja. Tapi, dia merincikan, bagaimana posisi PGN sekarang ini. Semisal mengenai kepemilikan sahamnya.

"43% saham PGN adalah milik publik, 5% dimiliki oleh perserorangan sedangkan 38% dimiliki oleh perusahaan asing. Menyerahkan Pertagas yang 100% milik negara kepada PGN sama saja dengan menjual asset negara kepada asing," kaa Nugeraha.

Menurut dia, laba Pertagas saat ini seluruhnya dikontribusikan untuk negara. Menjual Pertagas kepada PGN tentu sama saja dengan merelakan 43% asset, pendapatan dan laba untuk dinikmati oleh swasta.

"Mari kita analogikan saat Pertagas di akuisisi PGN, jika Pertagas mencetak laba 1.000 rupiah, maka negara hanya akan menerima 570 rupiah. Dengan kata lain negara telah kehilangan laba sebesar 430 rupiah. ini jelas mencederai pasal 33 ayat 2 UUD 1945," kata dia.

Selain itu aksi akuisisi akan membutuhkan jumlah dana cash yang sangat besar untuk pembelian seluruh asset Pertagas dan afiliasinya. "Apakah PGN memiliki dana sebesar itu? Kami sangat meragukannya mengingat performa keuangan PGN dalam 5 tahun merosot tajam," kata Nugeraha.

Jika memaksakan opsi akuisisi maka dibutuhkan sokongan dana dari induk barunya yaitu Pertamina. Dengan begitu, akuisi merupakan opsi yang paling buruk untuk Pertamina.

"Akuisisi tampak seperti aksi korporasi yang disetir oleh swasta untuk mengkerdilkan bisnis gas Pertamina. Kami pekerja Pertagas didukung oleh seluruh pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu tegas menolak Akuisisi," kata Nugeraha.

Gas bumi adalah salah satu sumber energi penting bagi negara yang memiliki peran m dalam menjaga ketahanan energi nasional. Sudah sepatutnya gas bumi dikelola oleh negara bukan publik sesuai yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2.

Kenyataannya dalam waktu dekat hak negara untuk mengendalikan energi gas bumi akan dilepas ke publik. Hal ini menyusul langkah yang diambil Menteri BUMN Rini Soemarno yang melakukan Holding Migas beberapa waktu lalu. [ipe]

Komentar

x