Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 25 September 2018 | 06:41 WIB

DPR Pertanyakan Saham Swasta di Holding Migas

Oleh : Indra Hendriana | Selasa, 17 April 2018 | 14:31 WIB

Berita Terkait

DPR Pertanyakan Saham Swasta di Holding Migas
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih mempertanyakan keberadaan saham swasta di PGN setelah ada holding migas.

Sebab, kata dia, semangat holding migas ini agar pemerintah memiliki peran yang lebih besar pada usaha migas. Sebab migas merupakan sektor usaha yang cukup strategis. "Yang masih menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan saham yang dimiliki swasta. Sedangkan kami ingin memberikan aset-aset negara kepada holding migas ini. Karena begitu risikonya, begitu riskannya objek vital atau ifrastruktur yang sebagian sahamnya kita berikan kepada swasta. Apalagi swasta bukan di sini (lokal), di luar," kata Eni, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Dengan demikian, kata Eni, apabila bertemu dengan pemerintah, yakni Menteri BUMN, Rini Soemarno akan mempertanyakan hal ini. Pasalnya, sejak holding migas ini terbentuk, pihaknya belum bertemu dengan pemerintah.

"Kalau ketemu menteri BUMN (Rini Soemarno) pasti saya akan tanyakan," kata dia menegaskan.

Holding migas ini dilakukan dengan skema akuisisi. Yakni PGN akuisisi Pertagas. Meski dilakukan secara akuisisi, namun pemerintah belum bisa merinci terkait tata cara, prosedur dalam mendapatkan nilai saham (valuasi saham).

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno saat jumpa pers di kantornya beberapa waktu lalu.

Terkait dengan terlewatinya batas waktu 60 hari penandatanganan Akta Pengalihan Saham, sebagaimana dipersyaratkan pada keputusan RUPS Luar Biasa PGN pada 25 Januari 2018 lalu, menurut Harry keputusan tersebut akan dikukuhkan kembali pada RUPS Tahunan PGN 26 April 2018.

"Terlewatinya batas waktu 60 hari dimaksud bukan berarti holding BUMN Migas batal. Sebab, terbentuknya holding secara hukum terjadi saat dilakukannya penandatanganan Akta Pengalihan Saham dimana seluruh hak-hak Negara RI selaku pemegang 56,96 persen saham Seri B di PGN secara hukum telah beralih kepada Pertamina," kata Harry.

Ia mempertegas bahwa perubahan nama PGN dengan menghilangkan kata "Persero" semata-mata merupakan aspek administratif. PGN akan tetap diperlakukan sama dengan BUMN lainnya untuk hal-hal yang sifatnya strategis.

Negara, klaim dia, tetap memiliki kontrol terhadap PGN, baik secara langsung melalui kepemilikan saham Seri A Dwiwarna, maupun secara tidak langsung melalui Pertamina selaku induk, seperti diatur dalam PP 72 Tahun 2016.

"Hal strategis, seperti perubahan anggaran dasar dan pengusulan pengurus perusahaan, masih harus dengan persetujuan saham dwi warna, apalagi jika melakukan perubahan struktur modal atau "right issue" tentu harus dengan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam PP 72/2016," katanya.

Komentar

x