Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 16 Oktober 2018 | 23:26 WIB

Usai Holding, Negara Harus Lebih Mayoritas di PGN

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 13 April 2018 | 00:17 WIB

Berita Terkait

Usai Holding, Negara Harus Lebih Mayoritas di PGN
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian BUMN resmi membentuk holding di sektor migas. Hal tersebut terwujud setelah Pemerintah dan Pertamina meneken Akta Pengalihan Saham PT PGN (Persero) Tbk (PGAS).

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economic and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, meminta pada pemerintah agar meningkatkan porsi sahamnya di PGN.

Menurut dia, dengan kondisi seperti itu, tentunya pemerintah bisa lebih mudah memberikan penugasan ke PGN melalui Pertamina. Sebab di PGN ada saham yang dimiliki oleh swasta.

"Nah artinya (dengan holding ini) mustinya justru posisi pemerintah lebih kuat dari pada dulu di PGN," kata Enny lewat sambungan telpon, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Terlebih, lanjut dia, usaha di sektor gas sangat strategis. Dengan itu, maka peran pemerintah harus lebih besar nantinya. "Sayang kalau kepemilikan sahamnya justru hampir sama antara pemerintah dan swasta, fungsi pengendalian pemerintah menjadi terbatas. Nah, makanya diperlukan peningkatan saham pemerintah," ujar dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan skema penggabungan Pertagas dan PGN dengan skema akuisisi.

"Iya saat ini persetujuannya akuisisi dulu," kata Harry, Rabu (11/4/2018).

Namun demikian, Harry belum bisa merinci terkait dengan tata cara, prosedur dalam mendapatkan nilai saham (valuasi saham).

"Valuasinya sehabis ini kan jalan. dilakukan valuasi seperti normal. (Angkanya) belum, kan baru disetujui akuisisinya kan. integrasinya oke silahkan divaluasi dengan aturan yang berlaku," ujar dia.

Namun, pihaknya berjanji valuasi itu akan dilakukan dengan cepat. "Valuasi (waktunya) yang paling cepat," ujar dia.

Terkait dengan terlewatinya batas waktu 60 hari penandatanganan Akta Pengalihan Saham, sebagaimana dipersyaratkan pada keputusan RUPS Luar Biasa PGN pada 25 Januari 2018 lalu, menurut Harry keputusan tersebut akan dikukuhkan kembali pada RUPS Tahunan PGN 26 April 2018.

"Terlewatinya batas waktu 60 hari dimaksud bukan berarti holding BUMN Migas batal. Sebab, terbentuknya holding secara hukum terjadi saat dilakukannya penandatanganan Akta Pengalihan Saham dimana seluruh hak-hak Negara RI selaku pemegang 56,96 persen saham Seri B di PGN secara hukum telah beralih kepada Pertamina," kata Harry.

Ia mempertegas bahwa perubahan nama PGN dengan menghilangkan kata "Persero" semata-mata merupakan aspek administratif. PGN akan tetap diperlakukan sama dengan BUMN lainnya untuk hal-hal yang sifatnya strategis.

Negara, kata dia, tetap memiliki kontrol terhadap PGN, baik secara langsung melalui kepemilikan saham Seri A Dwiwarna, maupun secara tidak langsung melalui Pertamina selaku induk, seperti diatur dalam PP 72 Tahun 2016.

"Hal strategis, seperti perubahan anggaran dasar dan pengusulan pengurus perusahaan, masih harus dengan persetujuan saham dwi warna, apalagi jika melakukan perubahan struktur modal atau "right issue" tentu harus dengan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam PP 72/2016," katanya. [hid]

Komentar

x