Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 21 April 2018 | 22:12 WIB
 

Indef Tak Rela Saham PGN Beralih ke Pertamina

Oleh : M Fadil Djailani | Selasa, 10 April 2018 | 19:03 WIB
Indef Tak Rela Saham PGN Beralih ke Pertamina
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat Energi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Puspa Ghani Talattov menilai pengalihan saham PT Perusahaan Gas Negara (PGN) ke PT Pertamina yang melangkahi DPR.

Ini merupakan sebagian dari banyak persoalan yang dihadapi usai pPembentukan holding migas yang dikebut oleh Kementerian BUMN saat ini masih menjadi teka-teki. "Proses holding yang dilakukan pemerintah saat ini sangat terburu-buru dan meloncati pengawasan DPR, harusnya setiap pengalihan saham harus persetujuan DPR berdasarkan UU BUMN. Apalagi saat ini sedangg berlangsung revisi UU Migas di DPR," kata Abra dalam keterangan resmi Indef di Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Abra menilai, holding migas bukan menjadi kebutuhan. Karena yang mendesak dibenahi sektor minyak karena produksi minyak nasional cenderung terus turun.

"Holding migas akan mengincar sektor gas, padahal yang mesti dibenahi adalah di sektor minyak karena produksi minyak nasional cenderung menurun," papar dia.

Dengan holding migas yang dipaksakan, peran PGN akan semakin kerdil, karena kebijakan tata kelola gas akan selalu dibawah bayang-bayang Pertamina. Padahal PGN punya peran penting.

"Sebetulnya ada hidden agenda dari pencaplokan PGN oleh pertamina. Pertamina sejak 2013 sudah melakukan pengadaan gas (LNG) dengan total sekitar 10 juta ton per tahun (MPTA), beberapa kontrak juga sudah ditanda tangani, bahkan kontrak pengadaan gas dari domestik dan impor ini berlaku untuk periode 2016-2039," ujar Abra.

Masalahnya, lanjut Abra, kontrak diteken ketika harga gas tinggi. Lalu, kontraknya yang prinsip 'take or pay contract', jadi diambil atau tidak, tetapi harus bayar alias jika tidak ambil, bayar penalti. Kedua, peraturan saat ini mengharuskan trader yang melakukan kontrak pengadaan gas memiliki fasilitas infrastruktur pipa gas.

"Selama ini, dari 70-an trader yang membeli gas dari Pertagas, hanya 13 trader yang punya infrastruktur. Inilah yang menyebabkan harga gas di tingkat konsumen mahal, dengan holding migas, maka fasilitas infrastruktur PGN akan dimanfaatkan untk menyelamatkan kontrak pertamina tersebut," tuturnya.

Selain itu, masyarakat juga akan dirugikan atas manuver holding migas. Kebijakan bisnis rentan dimonopoli induk holding. Biaya transportasi gas oleh Pertamina US$2,5 per mmbtu, sedangkan biaya oleh PGN hanya US$0,7 per mmbtu.

"Jika harga distribusi gas nantinya mengacu pd pertamina, sudah pasti akan terjadi kenaikan harga gas di tingkat konsumen. Makanya sejak awal kami nilai holding ini sangat dipaksakan," kata Abra. [hid]

Komentar

 
x