Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 April 2018 | 13:28 WIB
 

KMK Mulyani Telat, RUPSLB PGN Soal Holding Batal?

Oleh : M Fadil Djailani | Rabu, 4 April 2018 | 14:20 WIB
KMK Mulyani Telat, RUPSLB PGN Soal Holding Batal?
(Foto: ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait valuasi harga 13,8 miliar lembar saham seri B PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero/PGN) yang dilimpahkan ke PT Pertamina (Persero), belum ada.

Padahal, batas akhir terkait valuasi harga 56,96% saham PGN, sesuai keputusan RUPSLB PGN, sudah dilalui. Hal ini akan menimbulkan masalah baru dalam proses pembentukan holding BUMN Migas.

Ya, tanpa adanya KMK penetapan harga 56,96% saham tersebut, maka hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PGN yang dilaksanakan pada 25 Januari 2018 lalu, bisa jadi batal.

Seperti diketahui, sebanyak 77,8% pemegang saham PGN menyetujui pengalihan saham (inbreng) milik pemerintah di PGN ke Pertamina sebagai penyertaan modal negara (PMN) dalam rangka pembentukan holding migas.

Namun, RUPSLB menitahkan pengalihan saham yang membuat perubahan Anggaran Dasar perusahaan baru berlaku efektif setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah. Sekaligus, telah ditandatanganinya akta pengalihan saham PGN ke Pertamina dalam waktu 60 hari setelah dilaksanakannya RUPSLB.

Jika dihitung secara kasar, maka batas waktu 60 hari tersebut sudah terlewati pada akhir bulan lalu. Sementara sampai berakhirnya jangka waktu tersebut, Kementerian Keuangan belum juga merilis KMK tersebut.

Tanpa adanya penetapan harga saham PGN dari Menteri Keuangan, maka bisa dipastikan notaris yang ditunjuk untuk membuat akta pengalihan saham PGN ke Pertamina tidak bisa bekerja.

Pengamat Pasar Modal, Satrio Utomo, menjelaskan, dengan kondisi seperti ini, maka PGN harus menggelar kembali RUPSLB dengan agenda yang sama. Yaitu meminta persetujuan pemegang saham atas inbreng saham PGN ke Pertamina.

"Kalau keputusan RUPSLB nya seperti itu, maka PGN harus mengadakan RUPS lagi atau paling tidak direksinya memberikan keterangan ke bursa. Karena memang sudah lewat batas waktunya," ujar Satrio melalui pesan singkatnya, Rabu (4/4/2018).

Ia menghitung, jika PGN harus melaksanakan RUPS ulang, maka proses pembentukan holding BUMN Migas bisa tertunda beberapa bulan. [ipe]

Komentar

 
x