Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 25 Juni 2018 | 14:47 WIB
 

Borneo Bantah Anak Usaha Tambangnya Ilegal

Oleh : Ahmad Munjin | Kamis, 15 Maret 2018 | 02:08 WIB
Borneo Bantah Anak Usaha Tambangnya Ilegal
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Emiten PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk yang berkode saham BORN membantah anak usahanya, PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) telah melakukan penambangan dan pengangkutan batu bara secara ilegal alias tidak sah.

Demikian disampaikan perseroan dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (14/3/2018).

Kenneth Raymond Allan, Direktur PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk mengatakan, terminal khusus yang digunakan anak usahanya tidak melayani kepentingan umum. "Keberadaan dan operasional terminal khusus termasuk pelayanan yang diberikan kepada AKT telah memperoleh izin secara lengkap dengan mutakhir dari instansi-instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Di antaranya adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 15 tahun 2012; Surat Rekomendasi Gubernur Kalteng No. 540/1077/EK. tanggal 28 November 2012 tentang Penetapan Terminal Khusus PT Artha Contractors.

Izin Operasi Terminal Khusus diberikan oleh Menteri Perhubungan kepada PT Artha Contractors antara lain berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah dan Surat Rekomendasi Gubernur Kalteng. "Pelayanan PT Artha Contractors kepada AKT secara khusus disebutkan dalam surat rekomendasi Gubernus sebagai dasar pengajuan dan perolehan Izin Operasi Terminal Khusus dari Menteri Perhubungan," papar dia.

Dia sangat menyayangkan dan perseroan dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Teguran dan Permohonan Pencabutan Izin Operasi Terminal Khsusus. "Sekali lagi, penyelenggaraan jasa bongkar muat batu bara hasil produksi AKT oleh PT Artha Contractors telah sesuai dengan perizinan yang diperoleh dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," timpal dia.

Diketahui, PT Artha Contractors sedang menghubungi instansi-instansi yang berwenang untuk mengklarifikasi persoalan yang timbul akibat surat-surat dari Dinas Perhubungan dan Gubernur Kalteng.

Demikian bantahan perseroan atas berita-berita yang termuat dan tersiar melalui beberapa media cetak dan elektronik beberapa hari terakhir tentang pernyataan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang menuduh anak perusahaan perseroan, PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), melakukan penambangan dan/atau pengangkutan batu bara secara tidak sah.

Tuduhan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Itu tuduhan yang tidak berdasar, menyesatkan dan sangat merugikan perseroan," ucap dia tandas.

Surat Keputusan Menteri ESDM tanggal 19 Oktober 2017 yang diterima oleh AKT pada tanggal 2 November 2017 secara sepihak mengakhiri Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) antara AKT dan pemerintah Indonesia.

Tuduhan tersebut disampaikan setelah Kepala Dinas ESDM Kalimantan Tengah bersama-sama dengan tim gabungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kunjungan dinas ke lokasi pertambangan dan pelabuhan AKT pada pekan lalu.

AKT memohonkan gugatan tentang keabsahan dan Surat Keputusan yang dimaksud pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan secara bersamaan memohonkan dikeluarkannya Putusan Sela oleh PTUN. Tujuannya, untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan tersebut sampai dengan gugatan AKT ditetapkan oleh PTUN.

Pada tanggal 13 Desember 2017, PTUN mengeluarkan Putusan Sela yang menginstruksikan Kementerian ESDM untuk menunda pelaksanaan dari Surat Keputusan Pengakhirkan tersebut di atas termasuk segala tindak administrasi lainnya sampai dengan perkara yang digugat oleh AKT memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan putusan sela ini, artinya, AKT tetap dapat beroperasi secara normal dan melakukan kegiatan pertambangan batu bara maupun pengangkutan batu bara hasil penambangannya.

AKT selalu melaporkan setiap perkembangan penting dari proses gugatan yang sedang berlangsung di PTUN kepada instansi-instansi pemerintah terkait baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk melaporkan didapatkannya Putusan Sela.

"Kami sangat menyayangkan adanya tuduhan oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diberitakan dalam beberapa media cetak dan elektronik, tuduhan mana sama sekali tidak berdasar, menyesatkan dan sangat merugikan AKT dan Perseroan," ucapnya menyesalkan.

Kunjungan dinas juga dilakukan oleh tim gabungan terpisah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada terminal khusus PT Artha Contractors yang melayani jasa kepelabuhanan batu bara hasil penambangan AKT yang berlokasi di Desa Damparan Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.

Sebagai hasil kunjungan dinas tim gabungan ke terminal khusus di Desa Damparan, yaitu: Pada tanggal 12 Maret 2018, Dinas Perhubungan Kalteng mengeluarkan Surat Teguran kepada PT Artha Contractors untuk menghentikan kegiatan bongkar-muat sehubungan dengan batu bara hasil produksi AKT dengan alasan tertulis bahwa terminal transit khusus PT Artha Contractors tidak diizinkan untuk melayani jasa bongkar-muat batu bara milik umum.

Selain itu, diketahui bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Gubernur Kalteng mengirimkan surat permohonan kepada Menteri Perhubungan untuk mencabut izin Operasi Terminal Khusus PT Artha Contractors dengan alasan tertulis bahwa terminal khusus ini digunakan untuk melayani kepentingan umum sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya. [jin]

Komentar

 
x