Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 17 Agustus 2018 | 10:26 WIB

BBRI Siap Laporkan Data Rekening Nasabah ke DJP

Oleh : - | Minggu, 11 Februari 2018 | 10:11 WIB
BBRI Siap Laporkan Data Rekening Nasabah ke DJP
Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan PT BRI (Persero) Tbk, Haru Koesmahargyo, - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Sejumlah bank siap setorkan lalaporan keuangan, termasuk penghasilan terkait rekening nasabah, kepada Direktorat Jenderal Pajak, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017.

Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan PT BRI (Persero) Tbk, Haru Koesmahargyo, mengaku siap melaporkan data nasabah domestik sebelum akhir April 2018, sesuai tenggat waktu yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jakarta, Sabtu (10/2/2018).

Kata Haru, kewajiban pelaporan data nasabah tersebut, tidak mengganggu penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) bank. Pasalnya, kewajiban pelaporan itu memang diwajibkan kepada seluruh lembaga keuangan. Sehingga, kecil kemungkinan nasabah akan memindahkan dananya dari BBRI ke lembaga keuangan lain. "Untuk kewajiban pelaporan nasabah domestik, BRI juga sudah siap melaporkan sebelum batas waktu," ujar Haru.

Untuk pelaporan data nasabah asing, kata Haru, BRI juga sudah mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Paling lambat, data keuangan nasabah atau entitas asing itu, disampaikan ke DJP melalui OJK pada akhir Agustus 2018. "Sistem di BRI sudah dikembangkan dan sudah diimplementasikan sejak 2016 dan sudah terintegrasi dengan Sistem Aplikasi SIPINA milik OJK," jelas Haru.

Ketentuan pendaftaran dan pelaporan data nasabah itu juga diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Informasi Keuangan.

Tidak semua data nasabah dilaporkan ke DJP. Sesuai dengan PMK Nomor 73/PMK.03/2017, hanya data nasabah yang memiliki saldo paling sedikit Rp1 miliar yang wajib dilaporkan. Dalam aturan sebelumnya, batas saldo yang wajib dilaporkan oleh lembaga keuangan paling sedikit Rp200 juta.

Laporan data nasabah sedikitnya mencakup informasi berupa identitas pemegang rekening, nomor rekening, identitas lembaga keuangan pelapor, saldo rekening, dan penghasilan terkait dengan rekening keuangan.

Sementara itu PT Bank OCBC NISP Tbk., bank yang dikendalikan mayoritas pemegang saham asal Singapura, juga sedang memproses pendaftaran ke Ditjen Pajak.

Senada dengan BRI, OCBC yakin pelaporan data nasabah tidak akan mengganggu pertumbuhan DPK pada tahun ini.

"Keterbukaan ini sudah norma baru yang semua pihak harus menerima dan membiasakan diri. Hal ini bukan hanya di Indonesia, melainkan norma baru di dunia," kata Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja.

Sesuai dengan PMK dan perdirjen itu, lembaga keuangan diwajibkan melakukan pendaftaran ke DJP paling lambat akhir Februari 2018. Kewajiban pelaporannya untuk nasabah domestik paling lambat akhir April 2018.

Untuk nasabah orang atau entitas asing, kewajiban pelaporannya diatur, yakni paling lambat 1 Agustus 2018. Lembaga jasa keuangan (perbankan/pasar modal/perasuransian) harus menyampaikan ke OJK, dan OJK paling lambat 31 Agustus 2018 menyampaikan ke DJP. [tar]

Komentar

x