Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 16 Desember 2017 | 06:50 WIB

Holding BUMN, DPR Nilai Pemerintah tak Konsisten

Oleh : Ahmad Munjin | Selasa, 21 November 2017 | 17:40 WIB
Holding BUMN, DPR Nilai Pemerintah tak Konsisten
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - DPR menilai pemerintah tidak konsisten dalam proses pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terutama, perihal penyertaan modal negara non tunai untuk PT Inalum yang tidak meminta persetujuan dewan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 (PP 47/2017) yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, saham negara dialihkan atau ditambahkan dalam penambahan penyertaan modal negara ke PT (Persero) Inalum sebagai berikut:

Pertama, 15.619.999.999 (lima belas miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembila) n saham Seri B di Perusahaan Perseroan PT Aneka Tambang Tbk;

Kedua, 4.841.053.951 (empat miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu) saham Seri B di PT. Timah Tbk;

Ketiga, 1.498.087.499 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B di PT Bukit Asam Tbk;

Keempat, 21.300 (dua puluh satu ribu tiga ratus) saham di PT Freeport Indonesia;

"Saya membacanya dan memahaminya bahwa PP 47/2017 memutuskan penyertaan modal negara ke PT Inalum (Persero) dalam bentuk non tunai," kata Inas Nasrullah, Anggota Komisi VI DPR RI dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Dia menilai, pemerintah tidak konsisten. Sebab, ketika melakukan penyertaan modal negara non tunai untuk PT Djakarta Lloyd, telah meminta persetujuan DPR. "Akan tetapi, mengapa untuk PT Inalum tidak meminta persetujuan DPR?" timpal dia mempertanyakan.

Oleh karena itu, Inas menegaskan, pihaknya akan segera mengagendakan untuk mengundang mentri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno untuk menjelaskan-nya. [jin]

Komentar

 
x