Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 November 2017 | 17:10 WIB

Holding Tambang BUMN, Bos BEI Minta Tender Offer

Oleh : Mohammad Fadil Djailani | Rabu, 15 November 2017 | 11:25 WIB
Holding Tambang BUMN, Bos BEI Minta Tender Offer
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio - (Foto: Inilahcom/M Fadil Dj)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah sudah makin siap untuk melakukan pembentukan holding BUMN tambang dengan meminta persetujuan pemegang saham publik pada akhir November ini.

Holding tambang BUMN yang dimaksud adalah PT Timah Tbk (TINS), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM/Antam) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) kepada PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) selaku holding. Selain itu ketiga BUMN juga akan mengubah status persero menjadi non persero.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio mengatakan jika pemerintah menginginkan holding tambang BUMN tersebut, Inalum selaku holding harus melakukan tender offer atau menawarkan pembelian saham kembali ke pemegang saham minoritas.

"Secara itu perlu tender offer," kata Tito saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Tito beralasan, seharusnya pemegang saham baru ketiga BUMN tambang tersebut melakukan tender offer. Sebab ada perubahan mendasar atas status perseroan tersebut.

"Tolong jaga majority protection, jangan hanya lihat tersurat dari peraturan, tapi substansi utama dari peraturan tersebut, terutama majority protection," katanya.

Tito pun sebetulnya mendukung aksi korporasi pemerintah tersebut, namun yang harus dipikirkan adalah majority protection.

"Saya sih simpel, silahkan saja corporate action dilakukan, tapi tolong jaga majority protection," katanya.

Secara tersurat, kata Tito, memang tidak ada perubahan pemegang saham pengendali. Sebab meski Inalum sekarang menjadi pemegang saham utamanya, pemerintah pun juga berstatus pemegang saham pengendali Inalum.

Namun, secara tersirat ada perubahan mendasar, yakni ketiga BUMN tersebut melepas status persero dan kini menjadi anak BUMN. Mekanisme kewajiban perizinan dalam melakukan aksi korporasi juga berubah. [jin]

Komentar

 
x