Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 November 2017 | 22:38 WIB

APRDI Minta Kejelasan Aturan Intip Rekening

Oleh : Monica Wareza | Jumat, 28 Juli 2017 | 13:11 WIB
APRDI Minta Kejelasan Aturan Intip Rekening
(Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan mengenai aturan akses keterbukaan informasi.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang.

Dewan APRDI, Asri Natanegeri mengatakan bahwa pihaknya masih membutuhkan kejelasan mengenai pihak yang akan memiliki wewenang untuk membuka informasi tersebut nantinya.

"Harus ada turunan aturannya lagi, pelaporan apa, siapa yang melaporkan, dan yang dilaporkan apa saja," kata Asri di Gedung BEI, Jumat (28/7/2017).

Menurutnya, saat ini setiap Manajer Investasi (MI) dan Bank Kustodian memang memiliki data nasabah namun jika masih belum ada kejelasan mengenai siapa yang dapat membuka data nasabah ini dikhawatirkan akan ada duplikasi data.

""Masing-masing bank melaporkan lalu MI melaporkan, bank kustodian melaporkan, nanti ada potensi tidak satu nasabah. Maksudnya perspektfnya tidak satu holding nasabah yang dilaporkan keselruhan. Jadi terpecah-terpecah, MI sendiri bank kustodian sendiri. Nah ini ada potensi redudansi," tambahnya.

Sementara itu, saat ini memang sudah ada diskusi mengenai pembukaan data ini oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Namun hal ini terkendala aturan yang ada dalam Perppu tersebut, yang menuliskan bahwa hanya lembaga jasa keuangan yang berhak menyerahkan data tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Selain diskusi mengenai pihak yang akan menyerahkan data, saat ini juga masih menjadi pertanyaan adalah data yang dibutuhkan DJP dari industri reksa dana. [hid]

Komentar

 
Embed Widget

x