Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 21 Oktober 2017 | 11:34 WIB

Terduga Korupsi, BEI Tunggu Laporan DGIK

Oleh : Monica Wareza | Senin, 17 Juli 2017 | 18:53 WIB
Terduga Korupsi, BEI Tunggu Laporan DGIK
Direktur Utama BEI, Tito Sulistio - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Utama BEI, Tito Sulistio mengatakan sampai saat ini pihak BEI masih menanti laporan dari DGIK terkait nasib perseroan saat ini yang dinyatakan KPK ikut terseret kasus korupsi.

BEI khawatir kasus yang menimpanya dapat berpengaruh pada pergerakan harga saham DGIK. "(Harusnya) Hari ini laporan mereka harus masuk at the latest, hari ini sampai jam 16.00 WIB. Secara teori, perusahaan jadi tersangka ini baru sekali ini makanya harus lapor," kata Tito di Gedung BEI, Senin (17/7/2017).

PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) atau sebelumnya PT Duta Graha Indah telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka korporasi dalam kasus korupsi proyek pembangunan rumah sakit di Universitas Udayana. Namun, pihak perseroan masih belum menerima laporan resmi dari phak perseroan.

Menurut Tito, perusahaan atau instritusi yang telah ditetapkan menjadi tersangka merupakan hal yang baru sehingga BEI merasa perlu membahas perihal ini baik secara internal maupun bersama dengan regulator keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kalau perusahaan jadi tersangka, apakah perusahaan disuruh berhenti beroperasi atau apa. Belum ada pengalaman seperti ini. Kalau KPK bilang, kalau perusahaan jadi tersangka, perusahaan enggak boleh beroperasi maka akan kita stop," jelas Tito.

Ditambah lagi dengan perusahaan yang merupakan perushaan terbuka yang sahamnya tercatat di pasar saham sehingga kasus yang ini akan berdampak kepada para investor yang memiliki saham DGIK.

DGIK ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai tersangka instritusi berdasarkan Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, pada Desember lalu terkait kasus korupsi pembangunan rumah sakit Universitas Udayana tahun 2009-2010.

KPK juga sudah menahan direktur utama DGIK, Dudung Purwadi sejak 6 Maret 2017. DGIK dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. [hid]

Komentar

 
x