Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 27 Juni 2017 | 02:11 WIB

Modernisasi Bayar Gaji, BNI Gandeng Kemenkumham

Oleh : - | Jumat, 24 Maret 2017 | 15:49 WIB
Modernisasi Bayar Gaji, BNI Gandeng Kemenkumham
(Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Surabaya--PT BNI Tbk Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya menggandeng Kemenkumham Kantor Wilayah Jatim untuk memodernisasi pembayaran gaji di lembaga itu, dengan melakukan penandatanganan nota sepahaman (MoU) layanan perbankan dan perjanjian kerja sama "payroll" serta tunjangan kinerja.

CEO PT BNI Tbk Kanwil Surabaya, Risang Widoyoko di Surabaya, Jumat (24/3/2017) mengatakan dengan adanya kerja sama itu, pegawai kemenkumham dapat menikmati fasilitas pinjaman, penyimpanan dan pengelolaan dana dalam bentuk produk-produk perbankan, antara lain deposito, giro dan tabungan.

Selain itu, juga untuk penggunaan fasilitas "Integrated Cash Management" dalam hal penyimpanan dan pengelolaan dana seperti "BNI Direct, Virtual Account, BNI e-tax", dan layanan "corporate credit vard" serta individual kartu kredit.

"Kami juga siap memberikan pinjaman dengan bunga yang kompetitif, dengan kegunaan untuk beli rumah atau membeli mobil dengan cara pemotongan gaji. Serta juga untuk pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK)," ucapnya.

Risang berharap, dengan kerja sama ini BNI Kanwil Surabaya bisa mencapai target keuntungan sebesar Rp970 miliran pada akhir 2017, atau meningkat 15 persen dibanding tahun 2016.

"Sebenarnya tujuan kami tidak hanya fokus pada keuntungan, namun ada pada nilai-nilai sosial, karena secara nasional keuntungan kami sudah cukup besar mencapai Rp11,6 triliun pada akhir 2016, dan ditarget Rp13 triliun pada akhir 2017," ujarnya.

Risang mengatakan, dengan kerja sama ini akan meningkatkan sinergi antara BNI dengan Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Budi Sulaksana mengatakan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah dilakukan di tingkat pusat, dan BNI telah mengelola sistem pembayaran di Kemenkumham tingkat pusat.

Ia mengatakan, untuk potensi di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur terdapat sebanyak 65 satuan kerja, dari Surabaya sampai Pacitan dengan total jumlah sekitar 3.600 karyawan.

"Semua sistem pembayaran gaji karyawan akan kami arahkan ke BNI, agar tidak ada keterlambatan, karena kerja sama ini untuk mempermudah transaksi yang ada pada Kemenkumham Jatim," tuturnya. [tar]

 
x