Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 30 Januari 2015 | 22:25 WIB
Hide Ads

Kasus Emiten Bermasalah Diteruskan ke OJK

Oleh : Agustina Melani | Selasa, 7 Agustus 2012 | 21:42 WIB
Kasus Emiten Bermasalah Diteruskan ke OJK
inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Otoritas pasar modal diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus pasar modal yang sedang terjadi sebelum masa peralihan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2013.

"Kasus-kasus yang sedang berjalan akan terus dilanjutkan ke OJK. Memang sebaiknya kasus-kasus tersebut diselesaikan agar tidak terlalu banyak di OJK," ujar Anggota Dewan Komisioner OJK Nurhaida, Senin (7/8/2012).

Kelanjutan rencana penawaran umum saham perdana beberapa calon emiten pada semester kedua juga menjadi prioritas OJK di bidang pasar modal. "IPO pada semester kedua tersebut juga terus dilanjutkan," kata Nurhaida.

Adapun emiten-emiten yang sedang bermasalah antara lain PT Katarina Utama Tbk (RINA) dan PT Davomas Abadi Tbk (DAVO). PT Katarina Utama Tbk masih menjadi objek pemeriksanaan terkait dengan penyelewangan dana penawaran umum saham perdana pada Juli 2009 senilai Rp30, 9 miliar.

Selain itu, otoritas bursa pun telah melakukan suspensi terhadap saham DAVO. Hal itu dikarenakan perseroan belum memberikan laporan keuangan 2011 dan belum membayar denda. Davomas juga gagal membayarkupon obligasi senilai US$3,56 miliar.

Nurhaida mengatakan, pihaknya akan menangani pengawasan dengan kegiatan di pasar modal seperti rights issue dan aksi korporasi lainnya. Sementara kalau izin usaha berada di sektor industri masing-masing. Selain itu, pihaknya juga tidak hanya mengawasi soal pelanggaran emiten di pasar modal tetapi menyangkut kerugian terhadap investor. "Di OJK kami juga memiliki anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen," kata Nurhaida.

Terkait pembentukan Investor Protection Fund (IPF), Nurhaida menuturkan, pihaknya mengharapkan pembentukan IPF dapat selesai pada akhir tahun 2012. Dengan pembentukan IPF juga dapat berkoordinasi dengan OJK. "IPF itu yang disediakan dengan industri tetapi koordinasi bisa dengan OJK," tegas Nurhaida. [tjs]

1 Komentar

Image Komentar
URAI IMAMUDDIN - Rabu, 8 Agustus 2012 | 12:15 WIB
Penggalangan dana masyarakat didunia maya yg dilakukan oleh perusahaan asing (katanya), apakah termasuk kewenangan ojk mnertibkannya?trims atas jawabnnya..

Kirim Komentar

90182

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.